Wednesday, September 4, 2013

Dear All Members,

Untuk peraturan baru tentang Kawasan Berikat diPublish via Millist, pastikan email anda sudah terdaftar di sekretariat Ikatan Eksportir Importir atau jika memerlukan informasi lebih lanjut bisa diemail langsung
ke :sekretariatiei@gmail.com.

Salam,
Admin

Tuesday, August 26, 2008

TENTANG KAWASAN BERIKAT

Kawasan berikat

I. PENGERTIAN

Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB)adalah perseroan terbatas, koperasi yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain di KB yang diselenggarakannya berdasarkan ijin untuk menyelenggarakan KB.
Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB)adalah perseroan terbatas, koperasi yang melakukan kegiatan usaha pengolahan di Kawasan Berikat.
II. KETENTUAN UMUM
Penetapan suatau bangunan, tempat atau kawasan sebagai Kawasan Pabean serta pemberian ijin PKB dilakukan dengan KEPPRES.
Perusahaan yang dapat diberikan ijin sebagai PKB adalah :
Dalam rangka penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Dalam rangka Penanaman Modal asing (PMA), baik sebagian atau seluruh modal sahamnya dimiliki oleh peserta asing
Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas
Koperasi yang berbentuk badan hukum, atau
Yayasan
Untuk mendapatkan ijin PKB, perusahaan harus telah memiliki kawasan yang berlokasi di kawasan industri
Dalam hal kawasan yang dimiliki perusahaan berada di dalam daerah yang tidak mempunyai kawasan industri, maka kawasan tersebut harus termasuk dalam kawasan peruntukkan industri yang ditetapkan Pemda TK II.
Dalam hal suatu perusahaan telah memiliki industri sebelum ditetapkan keputusan ini, perusahaan industri yang bersangkutan. dapat ditetapkan menjadi PKB yang merangkap sebagai PDKB.
III. KEWAJIBAN PKB:
Membuat pembukuan/ catatan serta menyimpan dokumen impor atas barang modal dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruksi dan peralatan perkantoran KB
Menyelenggarakan pembukuan sesuai denagn Standar Akuntansi Keuangan Indoensia (SAKI)
Memberikan ijin PDKB atau persetujuan berusaha kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KB yang dikelolanya
Memasang tanda nama perusahaan dan No./tanggal ijin PKB yang dimiliki ditempat yang dapat dilihat umum dengan jelas.
Melaporkan kepada Kepala Kantor apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi.

IV. KEWAJIBAN PDKB :

Setelah mendapatkan ijin PDKB/ persetujuan usaha di KB dari PKB, memberitahukan kepada Direktur Jenderal BC melalui PKB dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum memulai kegiatan.
Membuat pembukuan/catatan serta menyimpan dokumen atas pemasukan, pemindahan dan ppengeluaran barang/bahan di KB.
Menyelenggarakan pembukuan tentang pemasukan, pemindahan, dan pengeluaran barang/bahan ke dan dari KB sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAKI)
Memberi kode untuk setiap jenis barang sesuai denan sistem pembukuan perusahaan secara konsisten
Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pejabat Bea dan Cukai
Meyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan KB apabila dilakukan audit oleh DJBC/DJP
Membuat dan mengirim laporan 3 (tiga) bulanan kepada Kepala Kantor paling lambat 10 bulan berikutnya tentang persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi.

V. LARANGAN :
PDKB dilarang memindahkan barang modal atau peralatan pabrik asal impor yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB tanpa persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
VI. TANGGUNG JAWAB PKB/PDKB :
PKB/PDKB bertanggung jawab terhadap :
Bea Masuk
Cukai
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penghasilan Ps.22 impor yang terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari Kawasan Berikat.

VII. PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
Pemasukan barang impor berupa barang modal/peralatan yang dipergunakan untuk pembangunan/konstruksi, perluasan, penyelenggaraan kantor KB diberlakukan ketentuan tatalaksana kepabeanan di bidang impor
Pemasukan barang modal/peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi, barang/bahan ke KB dapat berasal dari :
Tempat Penimbunan Sementara
Gudang Berikat
Kawasan Berikat lainnya
PDKB dalam satu Kawasan Berikat
Produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan
Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL)
Pemasukan barang modal/peralatan pabrik yang digunakan secara langsung dalam proses produksi :
tidak diperbolehkan atas barang yang terkena peraturan larangan impor ke Kawasan Berikat
tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran yang dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal
tidak diberlakukan ketentuan tata niaga di bidang impor
harus menggunakan dokumen BC 2.3 yang dilampiri dokumen pendukung
Pengeluaran barang hasil olahan PDKB ditujukan untuk :
Ekspor
Kawasan berikat lainnya
Sesama PDKB dalam satu Kawasan Berikat
Entrepot Tujuan Pameran, atau
Daerah Pabean Indonesia Lainnya, maksimal 25 % dari nilai realisasi ekspor/pengeluaran ke PDKB lainnya yang telah dilaksanakan
Sub Kontrak sebagian pekerjaan dapat dilimpahkan pada :
Perusahaan industri yang berada di KB lainnya
DPIL, dengan dilakukan pemeriksaan dan dipertaruhkan jaminan oleh perusahaan yang tergolong dalam Daftar Putih
Pekerjaan Sub Kontrak paling lama 60 hari

VIII. MESIN/PERALATAN PABRIK
Dapat dipinjamkan kepada PDKB lainnya atau SubKontraktor di DPIL paling lama 12 bulan (dapat diperpanjang 2x12 bulan) dengan pemeriksaan fisik dan mempertaruhkan jaminan
Dapat direparasi di luar negeri paling lama 12 bulan dengan menggunakan PEBT
Dapat direparasi di DPIL dengan pemeriksaan fisik dan mempertaruhkan jaminan
Dapat diganti dan dilakukan reekspor atau dipindahtangankan kepada PDKB lain, atau dimasukkan ke DPIL dengan membayar bea masuk dan pajak sesuai tatalaksana kepabeanan di bidang impor atau dimusnahkan.

IX. FASILITAS-FASILITAS :
Impor barang modal, peralatan, alat kantor untuk dipakai PKB/PDKB diberi penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22
Impor barang/bahan untuk diolah di PDKB diberi penangguhan BM, bebas cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22
Pemasukan Barang Kena Pajak dari DPIL untuk pengolahan lebih lanjut tidak dipungut PPN dan PPnBM
Pengeluaran barang/bahan ke perusahaan industri di DPIL/PDKB lainnya dalam rangka Sub Kontrak tidak dipungut PPN dan PPnBM
Penyerahan kembali barang kena pajak hasil Sub Kontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL/PDKB lainnya kepada PDKB asal tidak dipungut PPN dan PPnBM
Peminjaman mesin/peralatan pabrik dalam rangka Sub Kontrak kepada perusahaan industri di DPIL/PDKB lainnya dan pengembalian pinjaman ke PDKB asal tidak dipungut PPN dan PPnBM
Pemasukan Barang Kena Cukai dari DPIL untuk diolah lebih lanjut diberikan pembebasan cukai
Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PPKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakukan terhadap barang yang diekspor
Pengeluaran yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan/penangguhan BM, cukai dan pajak dalam rangka impor diberikan pembebasan BM, cukai dan tidak dipungut PPN, PPnBM serta PPh Pasal 22 impor

X. PUNGUTAN NEGARA
Pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM,Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 dengan dasar perhitungan :
bea masuk, berdasarkan tarif bahan baku dengan pembebanan yang berlaku pada saat impor untuk dipakai dan Nilai Pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke KB
Cukai berdasarkan ketentuan tentang cukai
PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 berdasarkan harga penyerahan Pemeriksaan pabean di KB dilaksanakan oleh DJBC
XI. DAFTAR PUTIH
PDKB dapat dimasukkan di dalam daftar Putih apabila :
selama 12 bulan berturut-turut tidak melakukan pelanggaran
selalu memenuhi klewajiban pabean dan perjakan dengan baik dan tepat waktu
hasil post audit menunjukkan profil perusahaan baik Daftar Putih bagi perusahaan baru berdiri atas permohonan yang bersangkutan dan dicabut apabila dikemudian hari melanggar salah satu syarat di atas

XII. AUDITING
DJBC melakukan auditing atas pembukuan, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan pemasukan/pengeluaran/pemindahan/ pencacahan barang.
Bila terdapat selisih kurang atau adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, PDKB bertanggung jawab atas pelunasan BM, cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda 100% dari pungutan yang terutang
Bila selisih lebih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
XIII. PEMBEKUAN IJIN PKB
Menteri Keuangan atas saran Direktur Jenderal membekukan ijin PKB dalam hal :
Hasil audit kepabeanan menunjukkan adanya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara
PKB berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan hutang
PKB menunjukkan ketidakmampuan menyelenggarakan KB Pembekuan ijin PKB dapat diubah menjadi pencabutan ijin atau dapat diberlakukan kembali
Pembekuan ijin PKB diubah menjadi Pencabutan Ijin apabila :
PKB tidak mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
PKB tidak mampu lagi mengusahakan Kawasan Berikat Pembekuan Ijin PKB dapat diberlakukan kembali apabila
PKB telah melunasi utangnya
PKB telah mampu kembali mengusahakan Kawasan Berikat

XIV. PENCABUTAN IJIN PKB
Presiden RI menetapkan pencabutan ijin PKB dalam hal :
PKB tidak melakukan kegiatan selama 12 bulan berturut-turut
Ijin usaha industri tidak berlaku lagi
Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan
bertindak tidak jujur dalam usahanya
Tidak melaksanakan kewajibannya setelah proses pembekuan ijin
Atas permohonan PKB sendiri
Barang modal, peralatan dan peralatan kantor milik PKB yang dicabut ijinnya dalam waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan, harus :
Diekspor kembali
Dipindahtangankan ke PKB lain
Dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 sesuai tatalaksana kepabeanan di bidang impor
Dimusnahkan di bawah pengawasan DJBC

Lewat dari 30 hari barangnya dinyatakan sebagai Barang Tidak Dikuasai
Barang/Bahan yang rusak atau busuk, PDKB wajib :
Mereekspor dan atau
Memusnahkan di bawah pengawasan Kepala Kantor BC
Memasukkan untuk dipakai berdasarkan harga penyerahan
Barang sisa/potongan dari PDKB dapat :
Mengeluarkan ke DPIL dengan m,elunasi BM, cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 sepanjang memenuhi ketentuan kepabeanan menggunakan Pemberitahuan Pabean;
Memusnahkan di bawah pengawasan Pejabat BC yang mengawasi Kawasan Berikat yang bersangkutan